{"id":258,"date":"2026-05-12T05:50:56","date_gmt":"2026-05-12T05:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/egug.univeral.ac.id\/?page_id=258"},"modified":"2026-05-17T12:09:31","modified_gmt":"2026-05-17T12:09:31","slug":"keuangan","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/egug.univeral.ac.id\/?page_id=258","title":{"rendered":"Keuangan"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n\n\n\n
\n
Deskripsi<\/a><\/div>\n\n\n\n
Kebijakan<\/a><\/div>\n\n\n\n
SOP<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Mekanisme pengelolaan keuangan dalam konteks UNIVERAL merupakan sebuah sistem terpadu yang mencakup proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, hingga pengawasan<\/strong> yang bertujuan untuk mendukung visi-misi institusi secara berkelanjutan. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri, UNIVERAL beroperasi dengan prinsip kemandirian finansial<\/strong> di bawah payung hukum badan penyelenggara yang berbentuk Yayasan.<\/p>\n\n\n\n

Berikut adalah pembahasan mekanisme pengelolaan keuangan UNIVERAL :<\/p>\n\n\n\n

1. Landasan Hukum dan Struktural<\/h4>\n\n\n\n

Mekanisme keuangan PTS diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<\/strong>, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan PTS didasarkan pada Statuta PTS<\/strong> yang ditetapkan oleh badan penyelenggara.<\/p>\n\n\n\n

Secara struktural, terdapat pemisahan peran yang krusial untuk menjaga akuntabilitas:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Yayasan:<\/strong> Berfungsi sebagai “dewan pengarah” yang menetapkan kebijakan besar, menjamin keberlanjutan finansial, dan melakukan pengawasan strategis. Yayasan idealnya tidak mengintervensi operasional harian.<\/li>\n\n\n\n
  • Rektorat\/Pimpinan PT:<\/strong> Bertanggung jawab atas manajemen operasional harian, termasuk pelaksanaan anggaran akademik dan non-akademik.<\/li>\n\n\n\n
  • Satuan Pengawas Internal (SPI):<\/strong> Unit independen yang bertugas mengevaluasi pertanggungjawaban anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    2. Siklus Mekanisme Pengelolaan Keuangan<\/h4>\n\n\n\n

    Pengelolaan keuangan di PTS mengikuti siklus manajemen nirlaba yang sistematis:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Perencanaan Anggaran (RKAT\/RAPB):<\/strong> Proses dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berbasis kinerja. Tahapannya melibatkan pengusulan dari unit terkecil (Prodi\/Fakultas), verifikasi atau nego-costing<\/em>, hingga pengesahan oleh Rektor dan Yayasan.<\/li>\n\n\n\n
    • Pelaksanaan Operasional (Daily Flow):<\/strong> Dalam harian, setiap transaksi masuk harus dilaporkan untuk dibuatkan Bukti Kas Masuk (BKM). Untuk pengeluaran, unit kerja wajib mengajukan proposal sesuai kebutuhan yang menunjang visi-misi. Sistem modern menggunakan Cash Management System<\/em> (CMS) dengan prinsip maker-checker-approval<\/em> untuk menjamin keamanan transaksi.<\/li>\n\n\n\n
    • Pencatatan dan Pelaporan:<\/strong> PTS wajib menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang kini diarahkan pada standar ISAK 35<\/strong> khusus entitas nonlaba. Laporan ini mencakup informasi kuantitatif posisi keuangan dan hasil yang dicapai selama periode tertentu.<\/li>\n\n\n\n
    • Audit dan Evaluasi:<\/strong>\u00a0Mekanisme kontrol dilakukan melalui audit internal oleh LPMI dan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) secara rutin setiap tahun. Evaluasi dilakukan secara berkala (misal triwulanan) untuk memantau kesehatan anggaran.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      3. Diversifikasi dan Kemandirian Finansial<\/h4>\n\n\n\n

      Mekanisme pengelolaan juga mencakup strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan berbasis mahasiswa (BPP), yang sering mencakup lebih dari 70% pendapatan PTS. Mekanisme ini melibatkan:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Unit Usaha Komersial:<\/strong>\u00a0Mengelola bisnis di luar akademik seperti Apotek pendidikan, klinik, atau penyewaan aset guna menghasilkan laba yang diinvestasikan kembali ke universitas.<\/li>\n\n\n\n
      • Dana Abadi (Endowment Fund<\/em>):<\/strong> Menghimpun dana dari filantropi atau alumni, di mana pokok dana dijaga tetap utuh dan hanya hasil imbal hasil investasinya yang digunakan untuk beasiswa atau riset.<\/li>\n\n\n\n
      • Hibah Pemerintah:<\/strong> Melalui mekanisme kompetisi seperti Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) atau hibah penelitian BIMA.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        4. Menuju Good University Governance (GUG)<\/h4>\n\n\n\n

        Tujuan akhir dari mekanisme pengelolaan keuangan ini adalah mewujudkan Good University Governance<\/strong>. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Transparansi:<\/strong> Informasi keuangan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.<\/li>\n\n\n\n
        • Akuntabilitas:<\/strong> Pertanggungjawaban dana dilakukan secara jujur sesuai perundangan.<\/li>\n\n\n\n
        • Efektivitas dan Efisiensi:<\/strong> Penggunaan dana diprioritaskan pada kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap mutu akademik.<\/li>\n\n\n\n
        • Manajemen Risiko:<\/strong> Mengidentifikasi potensi gangguan finansial sejak dini agar institusi tetap adaptif di tengah ketidakpastian.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Secara keseluruhan, hal ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan UNIVERAL yang profesional dan transparan bukan hanya tuntutan kepatuhan hukum, tetapi merupakan fondasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing kampus.<\/p>\n\n\n\n